Jakarta, Detak Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan mayoritas BBM subsidi dinikmati oleh orang kaya.
"Jadi yang orang miskin tadi, dari ratusan triliun subsidi itu, dia hanya menikmati sangat kecil," katanya dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis lalu, 25 Agustus 2022, dilansir Tempo.co.
Ia menjabarkan bahwa Pertalite, misalnya, dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya dan Solar subsidi digunakan oleh 40 persen orang terkaya. Adapun total anggaran subdidi untuk Pertalite, 86 persen di antaranya dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya.
Sedangkan untuk Solar subsidi, kata Sri Mulyani, dari total anggaran subsidi Rp 143 triliun, orang kaya dan dunia usaha menikmati Rp 127 triliun di antaranya. Artinya, ada 89 persen dari total subsidi solar dipakai oleh orang kaya.
Lebih jauh bendahara negara itu menyebutkan penjualan BBM subsidi yang salah sasaran adalah konsekuensi yang harus ditanggung dari mekanisme penyaluran subsidi terhadap barang. Sebab, dengan begitu, tidak ada larangan bagi siapapun untuk membeli BBM bersubsidi.
Artinya, orang kaya yang notabene bukan sasaran BBM subsidi masih bisa mengkonsumsinya. Padahal, seharusnya subsidi hanya menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Sebab, merekalah yang akan sangat terdampak oleh gejolak harga barang bersubsidi.
"Memang kalau subsidi melalui barang, dan barang itu dikonsumsi orang mampu, ya kita menyubsidi orang mampu. Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu, tetapi porsinya kecil," jelas Sri Mulyani.
Akibat penyaluran BBM subsidi yang salah sasaran, volume penjualan bahan bakar menjadi tak terkontrol. Hal itu yang kian memperberat APBN.
Ketika pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi BBM Rp502 triliun, kata Sri Mulyani, sudah ditetapkan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi. Hingga akhir 2022 ini sebelumnya dipatok kuota Pertalite adalah 23 juta kiloliter dan Solar 15,1 juta kiloliter.
Namun pada akhir Juli 2022 lalu, jatah Pertalite yang terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Sementara dari alokasi Solar, telah telah terpakai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota tersedia.
Oleh sebab itu, dari hitungannya, kuota Solar subsidi diperkirakan bakal habis pada Oktober 2022 dan Pertalite akan habis lebih cepat yakni September 2022.
“Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter (Pertalite) habis. Jika (tren) ini diikuti, akhir September 2022 habis (kuota) untuk Pertalite,” ucapnya.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan kepada para anggota DPD bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, namun pemerintah dihadapkan tantangan kuota BBM bersubsidi akan segera habis. Pemerintah kemudian harus memilih berbagai opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau bahkan menaikkan harga BBM.
Lalu, apakah pemerintah bakal menambah anggaran subsidi?
Soal ini, Sri Mulyani bertanya ke anggota dewan soal sumber anggaran untuk menambah subsidi tersebut.
"Pertanyaannya, (subsidi) mau nambah atau enggak? Kalau nambah, dari mana anggarannya? Suruh ngutang?" katanya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani pernah memperkirakan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun.
Perhitungan itu bahkan hanya mencakup Pertalite dan Solar subsidi, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun," ujar Sri Mulyani.
Dengan kenaikan harga BBM subsidi baru-baru ini aksi unjukrasa berlangsung di mana-mana di wilayah nusantara. Demonstran antara lain mendesak Pemerintah agar segera membuat aturan agar orang kaya tidak membeli BBM subsidi untuk orang miskin. (*/di)